Pendidikan Berkulaitas, Kemana Arahnya?

Potret pendidikan kita hingga hari ini tak ubahnya benang kusut. Meski semua mengakui pendidikan adalah modal dasar untuk mencapai segenap kesuksesan sebuah bangsa, namun tidak semua pihak memiliki penjabaran idealitas yang sama. Kualitas pendidikan kita sering mengalami dis-orientasi karena semata-mata mengagungkan selembar ijazah dan lemahnya fokus kebijakan. Selain itu, manajemen pendidikan kita masih lemah, terutama soal peningkatan kualitas. 

Pemerintah sebetulnya telah banyak menggelontorkan kebijakan produktif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, namun sering tidak tepat sasaran. Beragam upaya dilakukan mulai dari peningkatan standar kelulusan, sertifikasi profesi guru, peningkatan sarana dan media pembelajaran, sampai pemberlakuan kurikulum baru.   Namun, yang terjadi pendidikan kita masih terus menghadapi banyak persoalan krusial. Misalnya, beberapa kasus pascapelaksanaan ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Dalam kasus UN, boleh jadi sistem yang ketat dengan standar kelulusan yang tinggi menjadi aspek penting bagi perbaikan mutu pendidikan. Itu kalau kita percaya bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh sistem perekrutan. Sayangnya, standar kelulusan kita belum mempertimbangkan faktor-faktor non-akademik, yang sering berperan penting dalam pendidikan. Mutu pendidikan sekadar dimaknai secara kalkulatif, kurang mempertimbangkan potensi anak didik yang lain. Selain itu, UN secara nyata juga menitikberatkan aspek mutu pada sebuah hasil akhir, bukan proses. Jangan heran bila yang muncul adalah kasus kepala sekolah yang berani berbuat “nekad” dengan mencuri paket soal, semata-mata agar anak didiknya dapat lulus UN. Sementara itu, problem lainnya adalah rendahnya mutu pendidikan. Salah satunya, kurikulum yang kurang berbasis muatan lokal. Kurang ada penyesuaian antara kurikulum dengan kondisi dan potensi daerah. Pemerintah pun memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selain mengakomodasi muatan lokal, kurikulum baru ini juga memberi penekanan pada pentingnya peran guru dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Guru dibebaskan berkreasi mengembangkan kurikulum berdasarkan standar isi dan kompetensi kurikulum inti yang diatur oleh pemerintah.  Sayangnya, pelaksanaannya di lapangan hal ini masih sebatas formalitas, belum substansial.  Alasan kurangnya kompetensi guru dan Dinas Pendidikan di daerah mungkin menjadi penyebabnya.  Nah, baik kurikulum 2004 atau 2006 secara eksplisit sebetulnya sudah menekankan hal itu. Ini berarti, pemberlakuan KTSP terkesan tidak memiliki arah yang jelas. KTSP hanyalah bersifat “penegasan” atau “penguatan” atas kurikulum sebelumnya. Esensi KTSP pada hakikatnya sama dengan kurikulum sebelumnya.

Mutu pendidikan memang penting. Menempatkan mutu sebagai proyeksi masa depan pendidikan mutlak diperlukan agar dapat bersaing dengan bangsa lain, nilai jualnya memang pada urusan kualitas. Kita sering terjebak pada mutu pendidikan sedemikian rupa, sehingga apa yang digambarkan ideal justru kontraproduktif dengan cita-cita pendidikan sesungguhnya. Saat ini masih ada dua pemandangan yang kontras pada kondisi pendidikan kita. Satu sisi masyarakat ingin berlomba mencari pendidikan yang bermutu. Pada sisi lain mereka frustrasi karena mahalnya biaya pendidikan. Dalam konteks ini, maka ada gap antara konsep ideal pendidikan kita dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Padahal, jika kita memperhatikan rumusan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkuta.    Pertanyaannya, sudah meratakah pendidikan kita, bagaimana dengan anak-anak miskin dan terlantar? Sementara mereka memiliki kemauan keras dan mampu secara kualitas untuk bersaing, bahkan lebih cemerlang dari anak-anak orang kaya. Lantas, masih perlukah pendidikan seperti sekolah? Bagaimana menghilangkan image bahwa sekolah masih menjadi milik sekelompok tertentu dan jauh dari masyarakat bawah? Sejumlah pertanyaan itu belum berhasil dijawab, pendidikan masih belum berpihak kepada masyarakat bawah. Bahkan “penindasan” yang dilakukan oleh institusi yang bernama sekolah itu mendorong Paulo Freire untuk mengusulkan perlunya perubahan yang fundamental bagi terwujudnya pemihakan kepada rakyat miskin. Sementara Ivan Illih dan Everett Reimer dalam Deschooling Society lebih radikal lagi mengusulkan dihapuskannya segala bentuk lembaga sekolah (deschooling society).  Meski menurut saya usulan Illih dan Reimer itu terlalu ekstrem, tetapi setidaknya mampu menggugah para pengelola pendidikan untuk mengevaluasi konsep pendidikan yang berlangsung selama ini. Yang terpenting sekarang, kebijakan apa pun tentang peningkatan mutu pendidikan, jangan hanya menjejali peserta didik dengan harapan-harapan yang melangit, mendapatkan pekerjaan mudah, tanpa ada proses ilmiah di lingkungan pendidikan sendiri. Saya khawatir semua itu halusinasi belaka akibat dibayang-bayangi capaian mutu pendidikan yang belum jelas mau diarahkan ke mana. Mutu pendidikan bukan hanya urusan smart student, tapi juga good system. Mutu pendidikan tetap saja sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa disimplifikasi sekadar pencapaian takaran nilai-nilai atau kapasitas tertentu. Sistem yang baik akan mengarahkan manusia-manusia pelakunya ke arah yang baik pula.***

2 Tanggapan

  1. Sekolah terpresepsi sebagai institusi formal yang mengikat, hirarkis, dan banyak aturan. Seharusnya sekolah terdefinisi sebagai suatu wadah belajar tentang semua yang ada di kehidupan, bahkan akherat. Tidak terikat pada ruang, waktu, dan orang tertentu. Yang terjadi: Komersialisasi pendidikan dengan dalih meningkatkan mutu dengan output yang baik malah memunculkan analogi bahwa trnyata orang miskin ndak boleh sekolah…..(wa..ka..ka….opooo kuwi).

  2. Pendidikan yang berkualitas, murah (kalau bisa gratis), dan bermoral.

    Ngeri juga melihat tayangan di TV perihal guru yang menghukum siswanya dengan cara membanting tubuh si siswa layaknya gulat.

    Ngeri juga ketika melihat kenyataan bahwa banyak anak enggan pergi ke sekolah karena tiap hari ia mendapatkan kecaman dari gurunya.

    Dari SMA Plus MUTHAHHARI, aku menemukan arti pendidikan yang sesungguhnya. Walaupun untuk saat ini, bersekolah disana lebih mahal ketimbang biaya kuliahku saat ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: